Sab. Agu 17th, 2019

Mantapkan Penyelenggaraan Pemilu Serentak Kemendagri RI Gelar Rakornas Kewaspadaan Nasional


portalbangkep.com – Mewujudkan penyelenggaraan Pemilu tahun 2019 yang aman dan Demokratis, Kementerian Dalama Negeri Republik Indonesia (Kemendagri RI) gelar Rapat Koordinasi Nasional bidang Kewaspadaan Nasional dalam rangka pemantapan Pemilu Serentak tahun 2019 Selasa ((12/2/2019) di Claro Grand Clarion Hotel Makasar Sulawesi Selatan yang ditandai dengan pemukulan gong oleh Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Soedarmo dan disaksikan oleh Kepala Daerah termasuk Plt. Bupati Banggai Kepulauan H. Rais D Adam,Gubernur seluruh Provinsi, Anggota Kepolisian, KPU, Bawaslu wilayah Timur.

Kegiatan hari ini merupakan kegiatan finalisasi, pemerintah ingin memastikan kesiapan dari masing – masing stakeholders sebagai pemangkuh kepentingan yang terkait dengan penyelenggaraan Pemilu serentak yang akan kita selenggarakan pada 17 April, kata Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Soedarmo saat membawakan sambutan Kemendagri.

Tambahnya, bahwa Pada Pemilu sebelumnya pemerintah melaksanakan Rapat Koordinasi Nasional seluruh Indonesia dalam rangka untuk pencerahan sekaligus evaluasi, tetapi Pemilu tahun ini tidak dilaksanakan secara menyeluruh namun dilaksanakan secara regional, yaitu wilayah timur, tengah dan barat, karena masing-masing institusi yang terkait dengan penyelenggaraan Pemilu ini sudah melakukan rapat koordinasi atau rapat pimpinan dari masing-masing kementrian atau lembaga itu sendiri.

“Oleh karena itu, di dalam pertemuan saat ini kita menyatukan, menyamakan pemikiran dari masing-masing penyelenggara, khususnya bagi aparat keamanan, KPU juga terhadap Bawasluh termasuk peran pemerintah daerah , Provinsi, Kabupaten/kota dan kemudian kita akan menampung, mengakumulasi terhadap beberapa persoalan yang mungkin masih ada sehingga bisa diselesaikan pada saat ini,”Ungkapnya,

Penyelenggaraan Pemilu serentak yang akan kita selenggarakan di tahun 2019 ini merupakan putusan dari Dari Mahkama Konstitusi dalam hal ini merupakan simplikasi penggabungan dari beberapa UU penyelenggaraan Pemilu sehingga mau dengan tidak mau harus dilaksanakan dengan baik sehingga Pemilu serentak ini bisa sukses di dalam penyelenggaranya

Soedarmo mengungkapkan bawasanya Pemilu serentak 2019 ini merupakan Pemilu serentak yang pertama sejak diselenggarakannya Pemilu pada tahun 1955, jadi Pemilu saat ini merupakan tonggak sejarah bagi bangsa dan Negara Republik Indonesia.

Keberhasilan Pemilu serentak 2019 akan berdampak juga kepada pelaksanaan Demokrasi di Indonesia, jadi jika Pemilu ini berhasil akan mengangkat harkat dan martabat bangsa Indonsia di dunia Internasional, khususnya pada penyelenggaraan Demokrasi. Pemilihan Pileg dan Pilpres ini bukan hanya tugas dan tanggungjawabnya penyelenggara dalam hal ini KPU, tetapi ini merupakan kewajiban kita bersama, tegasnya.

Kami berharap agar segala persiapan untuk pelaksanaan pada tanggal 17 April yang akan datang ini secara umum kita harus sudah siap, kalau masih ada hal-hal yang memang harus dikoordinasikan atau diselesaikan antara penyelenggara Provinsi, Kabupaten/Kota hari ini kita selesaikan.

Diakhir sambutannya Dirjen PolPUm mengatakan bahwa sukses dan tidaknya terhadap penyelenggaraan Pemilu tergantung pada masing-masing kepala daerah baik itu Provinsi maupun Kabupaten/Kota dan sejajarnya, ini sesuai dengan amanat UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah daerah yang kaitannya pasal 65 dan 67 yang kedua pasal ini merupakan tanggungjawab sepenuhnya bagi kepala daerah, bagaimana kepala daerah bisa memelihara dan menjaga keamanan dan ketertiban umum masyarakat, serta menjaga persatuan dan kesatuan di wilayahnya. (*/Cici/Humpro)