Sab. Agu 17th, 2019

Gubernur: Koordinasi APIP-APH bukan untuk tutupi korupsi



Plt Bupati Bangkep H Rais Adam menantangani MoUKoordinasi APIP-APH dalam menangani pengaduan masyarakat yang berindikasi korupsi di Palu, Jumat (14/12) (foto Humpro Setdakab Bangkep)

portalbangkep.com – Gubernur Sulawesi Tengah Drs.H.Longki Djanggola, M.Si, membuka sosialisasi dan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama tentang koordinasi Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) dan Aparatur Penegak Hukum (APH) dalam penanganan laporan atau pengaduan masyarakat yang berindikasi korupsi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Sulteng.
Kegiatan yang terselenggara atas kerja sama Pemprov Sulteng, Kejaksaan Tinggi dan Polda Sulteng itu yang dilaksanakan di Swiss Bell Hotel, Palu, Jumat 14 Desember 2018, Inspektur II Kementerian Dalam Negeri Dr Sugeng Harjono.M.Pd, pejabat Kejagung Sapta Subrata. SH, pejawat Bareskrim Polri Kombes Pol Widoni Fedry diikuti para kepala daerah, inspektur, Kajari, dan Kapolres Se Sulteng.
Gubernur Sulteng Longki Djanggola menyampaikan bahwa penandatanganan kerja sama antara APIP dan APH di Provinsi Sulawesi Tengah sangat penting dan strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
MoU yang dilakukan antara para bupati/wali kota dan Kejaksaan Negeri (Kejari) dan Polresta ini merupakan amanat Pasal 385 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Kerja sama ini untuk menghindari terjadinya tumpang tindih dalam penanganan pengaduan masyarakat dan menghindari adanya perasaan khawatir atau gamang dari kepala daerah untuk bertindak dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Koordinasi APIP dan APH, kata Longki, bukan untuk melindungi kejahatan atau menutupi tindak pidana tetapi penerapan pidana adalah tindakan terakhir dalam penyelenggaraan pemerintahan sehingga pembangunan daerah dapat tetap berjalan dengan baik.
Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan Sugeng Harjono mengatakan Kemendagri sebagai koordinator pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada gubernur, Kejati dan Kapolda Sulteng atas komitmennya dalam mengkoordinasikan pelaksanaan PKS antara APIP & APH.
Hal ini merupakan bukti bahwa koordinasi dan sinergi antarinstansi pemerintah telah berjalan untuk mengawal, menjaga dan mendorong pembangunan dan tata kelola pemerintahan daerah agar berjalan lebih baik, katanya.
Gubernur menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan kerjasama APIP dengan APH terkait Penanganan Laporan Masyarakat sebagai tindak lanjut pasal 6 ayat 1 dan 3 Nota kesepahaman antara Kementrian dalam Negeri , Kejaksaan Agung dan Kapolri, yang dilaksanakan pada acara rapat koordinasi pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah tingkat nasional.
Selanjutnya Gubernur menyampaikan bahwa tujuan penandatanganan kerjasama ini untuk memperjelas batas tanggungjawab antara aparat pengawas intern Pemerintah (APIP) dengan Aparat Penegak Hukum (APH), atas penanganan laporan atau pengaduan masyarakat terkait penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, baik itu pengaduan yang berindikasi pelanggaran Pidana maupun Administrasi .
Dikatakan Gubernur, bahwa sesuai pasal 385 ayat 3 undang Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah Daerah yang menegaskan Aparat Penegak Hukum (APH) melakukan pemeriksaan atas pengaduan masyarakat, setelah terlebih dahulu berkoordinasi dengan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP), karena hal ini sebagai tanggungjawab kita selaku penyelenggara Negara untuk memberikan jaminan perlindungan Hukum bagi seluruh Penyelenggara Pemerintah.
“Saya berharap agar Bupati dan Walikota se Sulawesi Tengah agar dapat menindaklanjuti hal yang serupa dengan melaksanakan perjanjian kerja sama antara Bupati /Walikota dengan Kajari dan Kapolres demi terselenggaranya pelayanan yang baik kepada masyarakat khususnya pelayanan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah agar lebih terkoordinir dan sinergi,” tegasnya.
“Mencegah dan memberantas perilaku korupsi ini bukan pekerjaan yang mudah karena membutuhkan komitmen dan kesadaran yang tulus dan iklas dari semua penyelengara pemetintahan. Saya minta agar perjanjian kerjasama antara aparat penegak hukum dengan aparat pengawas internal pemerintah ini betul betul dapat dilaksanakan dengan baik dan meningkatkan koordinasi dengan baik, bekerja secara propesional dan proporsional penuh integritas, sehingga pelayanan publik dapat lebih dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” pungkasnya.(*)