Website Ini Diproteksi
Sab. Apr 20th, 2019

Putusan Zainal Mus dissenting opinion

Mantan Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Sula, Zainal Mus (tengah) mengikuti sidang putusan di pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (8/4). Foto: ANTARA FOTO/Aprillio Akbar

Hakim Jult Menilai Zainal Mus Tidak Terbukti Bersalah

Jakarta, Gatra.com – Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta memvonis mantan Ketua DPRD Kepulauan Sula, Zainal Mus, 4 tahun penjara karena terbukti melakukan korupsi dalam pengadaan tanah untuk Bandara Bobong tahun anggaran 2009.

“‎Menyatakan terdakwa Zainal Mus terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagai perbuatan berlanjut sebagaimana dalam dakwaan altenatif pertama,” kata Lukas Prakoso, Ketua Majelis Hakim membacakan amar putusan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Senin (8/4).

Sebagaimana dilansir gatra.com, majelis hakim juga menjatuhkan pidana denda Rp500 juta terhadap terdakwa Zainal Mus ‎dengan ketentuan jika tidak dibayar maka diganti dengan pidana 3 bulan kurungan.

Lucunya dalam kasus ini, kerugian Negara yang telah disetorkan Zainal Mus harus dikembalikan lagi ke Zainal Mus. Karena pada kasus yang sama, perkara ini sebenarnya telah diproses hukum jauh sebelum disidik KPK.

Berdasarakan lansiran detik.com, Zainal Mus dihukum membayar uang pengganti sebesar Rp 944.997.000. Namun menurut hakim, Zainal Mus telah mengembalikan dugaan kerugian negara sebelum penyidikan KPK, yang menurut majelis hakim pengembalian itu melebihi hukuman uang pengganti tersebut sehingga nilai kelebihannya itu harus dikembalikan kepada Zainal Mus.

“Memerintah jaksa penuntut umum KPK untuk mengembalikan kelebihan uang pengganti kerugian negara sejumlah Rp 650 juta kepada terdakwa,” ucap hakim Lucas.

Putusan itu diwarnai dissenting opinion atau perbedaan pendapat dari seorang anggota majelis hakim, Jult Mandapot Lumban Gaol. Dia menilai Zainal tidak terbukti menyebabkan kerugian negara.

Pertimbangan Jult itu berdasarkan kesaksian perwakilan BPK yang menyebut Zainal Mus beberapa kali melaporkan keuangan pembebasan lahan tersebut. Dia juga berpendapat Kabupaten Sula mendapatkan untung dalam proyek itu.

“Maka hakim anggota mejelis 3 (Jult Mandapot Lumban Gaol) berpendapat bahwa terdakwa Zainal Mus tidak melakukan sesuatu perbuatan yang dapat merugikan keuangan negara, karena faktanya tidak ada kewajiban keuangan negara secara melawan hukum, maka tidak ada kekurangan hak negara melawan hukum,” kata Jult membacakan perbedaan pendapatnya itu.

“Karena hak Kabupaten Sula yang telah diborong mereka adalah tanah senilai Rp 1.598.000.000, tetapi kewajiban yang telah dicairkan pemilik tanah melalui terdakwa Zainal Mus hanya sejumlah Rp 3.420.900.000, sedangkan sisanya Rp 1.149.100.000 tidak dicairkan, sehingga yang terjadi saat pembebasan tanah itu Kabupaten Sula diuntungkan sebesar Rp 1.149.100.000,” imbuhnya.

Atas vonis tersebut, terdakwa Zainal Mus dan tim jaksa penuntut ‎KPK menyatakan pikir-pikir alias belum mengambil keputusan menerima atau menolak putusan. Karena itu, majelis hakim memberikan waktu 7 hari untuk masa pikir-pikir.

Vonis tersebut 4 tahun lebih rendah dari tuntutan jaksa penuntut umum KPK yang meminta majelis hakim menghukum Zainal Mus 8 tahun penjara denda Rp500 juta subsider 6 bulan kurungan. Bukan hanya itu harus mengembalikan uang pengganti Rp294 juta paling lambat 1 bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap. Jika tidak dibayar, harta bendanya disita dan dilelang. Sedangkan jika tidak mencukupi maka dipidana 2 tahun penjara. (dtk/gatra.com/*)