Website Ini Diproteksi
Sab. Apr 20th, 2019

Sawit Agrodeco, Masalah Baru Agraria di Bangkep

Masyarakat dari desa Ambelang saat rapat dengar pendapat di gedung DPRD bangkep Kamis (28/30 terkait persoalan sertifikat lahan sawit masyarakat PT Agrdeco.


Portalbangkep.com – Masuknya investasi sawit oleh PT Agrodeco Dutakarsa 2013 silam, menimbulkan persoalan baru agraria di kabupaten Banggai Kepulauan (Bangkep). Masyakarat yang masuk dalam kawasan kebun plasma resah karena sejak 2013 silam sawitisasi di Bangkep ini belum ada wujudnya.

Pada rapat dengar pendapat DPRD Bangkep dengan masyarakat desa Bakalan dan sekitarnya di kantor DPRD Bangkep, Kamis (28/3), terkuak persoalan sawit PT Agrodeco di Bangkep. PT Agrodeco yang menguasai 10ribu hektar lahan lebih di Bangkep , terbagi 6ribu lebih hektar perkebunan plasma dan 4ribu hektar perkebunan inti. Pun sampai sekarang tidak melaksanakan kegiatan.

Oleh pemerintah Kabupaten Bangkep Dinas Lingkungan Hidup, Leo salah satu kepala bidang, yang hadir pada saat dengar pendapat, mengatakan PT Agrodeco dinyatakan wanprestasi akibat kelalaian tidak melaksanakan kegiatan selama tiga tahun di beberapa lokasi diantara di Totikum, Tinangkung Utara dan Buko.

PT Agrodeco juga tidak melaporkan kegiatan berkala selama tiga bulan berturut turut selang enam bulan, kepada pemerintah kabupaten Bangkep. Sayangnya, meskipun laik dikatakan wanprestasi, pemerintah kabupaten Bangkep sampai saat ini tidak melakukan upaya hukum sama sekali.

Untuk mempertanyakan kepada PT Agrodeco, PT Agrodeco seolah fiktif. Kantornya yang berada di Salakan sudah tidak beroperasi sementara di Jakarta pun tidak ada ditemukan. Persoalan ini pun membuat masyarakat resah yang telah memiliki sertifikat asli kebun plasma. Masyarakat hanya diberikan fotokopi dari sertifikat yang asli tanpa mengetahui keberadaan sertifikat asli mereka.

Ketua DPRD Bangkep Muh Risal Arwie yang memimpin rapat dengar pendapat, mengatakan persoalan sawit ini harus dituntaskan. Dari awal rapat dengar pendapat ini akan dilanjutkan ke rapat dengar pendapat umum yang menghadirkan seluruh pihak terkait. Selanjutnya DPRD akan memutuskan akan menggunakan hak special DPRD dalam menuntaskan kasus sawit.

Agrodeco investasi ke Bangkep atas prakarsa Bupati Lania Laosa. Lania mengeluarkan izin prinsip serta izin lokasi seluas 10rb lebih hektar lahan. Atas izin lokasi itu, Agrodeco mengurus Amdal di Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulteng. Setelah terbit Amdal, Agrodeco melakukan ganti rugi tanaman tumbuh dan selanjutnya melakukan pembibitan. Selang 2014 hingga saat ini, kabar kegiatan sawit PT Agrodeco mandek tanpa ada kabar. (bas)